jelaskan politik indonesia
Answer (5)
If we don't know what 'x' and 'y' are, the best we can say is that the GCF is 4x . But 'x' and 'y' can easily take on values that would change the GCF.
12 x = 4 x ⋅ 3 44 x y = 4 x ⋅ 11 y GCF ( 12 x ; 44 x y ) = 4 x
The GCF of 12 x and 44 x y is 4 x . This is found by determining the GCF of the coefficients (12 and 44), which is 4, and including the common variable x .
;
Jawaban:Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusiona
Indonesia menganut sistem politik demokrasi konstitusional dengan bentuk negara Republik Kesatuan. Ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, diatur oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), dan negara dipimpin oleh seorang presiden.Berikut adalah pilar-pilar utama sistem politik Indonesia :1. Demokrasi PancasilaIndonesia tidak hanya menganut demokrasi pada umumnya, tetapi secara spesifik Demokrasi Pancasila. Artinya, nilai-nilai luhur Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadi landasan moral dan etika dalam berpolitik. Musyawarah untuk mufakat sangat ditekankan sebagai ciri khas demokrasi Indonesia, meskipun dalam praktiknya sistem voting juga sering digunakan.2. Sistem Pemerintahan PresidensialIndonesia menggunakan sistem presidensial, di mana :Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.Kabinet (menteri-menteri) bertanggung jawab kepada presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.3. Pemilihan Umum (Pemilu)Pemilu adalah jantung demokrasi Indonesia. Secara periodik, rakyat memilih :Presiden dan Wakil Presiden.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat.Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat pusat.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) dan wakilnya.4. Lembaga-Lembaga Negara UtamaMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/wakil presiden, serta memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Anggotanya adalah perwakilan partai politik.Dewan Perwakilan Daerah (DPD), merupakan perwakilan daerah yang fokus pada isu-isu daerah. Memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan terkait otonomi daerah.Presiden, pelaksana kekuasaan eksekutif tertinggi, mengatur pemerintahan, memimpin kabinet, dan menjadi panglima tertinggi TNI/Polri.Mahkamah Agung (MA), lembaga yudikatif tertinggi di bawah UUD 1945, bersama badan peradilan di bawahnya. Berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.Mahkamah Konstitusi (MK), berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden/wakil presiden.Komisi Yudisial (KY), berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.5. Partai PolitikPartai politik memegang peranan sentral dalam sistem politik Indonesia sebagai sarana partisipasi politik rakyat. Partai berfungsi untuk merekrut kader, menyampaikan aspirasi rakyat, serta mencalonkan wakil rakyat dan pemimpin negara.6. Otonomi DaerahIndonesia menerapkan otonomi daerah yang luas, di mana pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.Sistem politik Indonesia terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, polarisasi politik, dan kebutuhan untuk terus memperkuat institusi demokrasi. Namun, fondasi demokrasi yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat menjadi modal utama dalam dinamika politiknya.
