KABINET ALAMI OBESITAS Presiden terus menambah jabatan Wakil Menteri. Kemarin, ada tiga lagi yang diangkat ke posisi itu. Prof. Denny Indrayana, Prof. Widjajono Partowidagdo dan Prof. Nassarudin Umar, sehingga kabinet dibanjiri 20 Wakil Menteri. Kabinet pun seolah terkena obesitas, karena digemuki Wakil Menteri yang jumlahnya sebanyak itu. Tentu saja ada yang ngambek dan uring-uringan dengan kebijakan Presiden ini. Anggota DPR tidak senang dan mengkritik pedas. Meskipun pengangkatan wakil mente
Answer (4)
70,001 equal 7 thousands. How I know is that 10,000 = 10,000. So, 10,000 times seven equal 70,000.
70,000 ones equal 7 ten thousands.
To convert ones to ten thousands, we divide the number of ones by 10,000 since there are 10,000 ones in one ten thousand. Mathematically, it can be represented as:
Number of ten thousands = 10 , 000 Number of ones
When converting units, it's helpful to understand the relationship between them. In this case, we're converting from ones to ten thousands. bn
Since there are 10,000 ones in one ten thousand, dividing the total number of ones by 10,000 gives us the equivalent number of ten thousands.
For example, if you have 70,000 ones, you divide 70,000 by 10,000:
10 , 000 70 , 000 = 7
So, 70,000 ones equal 7 ten thousands. This process works because each unit of ten thousand is a grouping of 10,000 ones.
70,000 ones are equal to 7 ten thousands. This is calculated by dividing 70,000 by 10,000. Thus, the conversion shows the relationship between ones and ten thousands effectively.
;
Jawaban:Kasus yang disebut sebagai “kabinet alami obesitas” ini mengarah pada fenomena politik di mana jumlah wakil menteri dalam suatu pemerintahan dianggap berlebihan. Berdasarkan informasi, Presiden telah mengangkat tiga wakil menteri tambahan, menjadikan totalnya 20 wakil menteri dalam kabinet.Makna dan Implikasi:"Obesitas kabinet" adalah istilah kritis yang menggambarkan kondisi pemerintahan yang dianggap terlalu gemuk atau berlebihan secara struktural.Penambahan wakil menteri bisa menimbulkan kritik dari DPR dan masyarakat, terutama jika tidak ada transparansi fungsi atau urgensi.Dikhawatirkan menjadi beban anggaran, mempersempit efisiensi pemerintahan, atau sekadar akomodasi politik.Penjelasan:
