36/12 = 3 so multiply everything by 3 #1 gets 6 cookies #2 gets 9 cookies #3 gets 12 cookies #4 gets 9 cookies
The total amount of money contributed by the friends is $12 for 36 cookies. Each person will receive cookies proportional to the amount they paid. We calculate the number of cookies each person gets by first determining the cost per cookie, which is $12 divided by 36 cookies, resulting in $0.33 per cookie. Next, we divide the amount each friend paid by the cost per cookie to find out how many cookies each friend receives.
Friend 1 paid $2, so Friend 1 gets $2 / $0.33 = 6 cookies.
Friend 2 paid $3, so Friend 2 gets $3 / $0.33 = 9 cookies.
Friend 3 paid $4, so Friend 3 gets $4 / $0.33 = approximately 12 cookies.
Friend 4 paid $3, so Friend 4 gets $3 / $0.33 = 9 cookies.
Thus, the number of cookies each person gets is proportionate to the amount they contributed.
Each friend receives cookies based on their contributions to the total $12. Friend #1 gets 6 cookies, Friend #2 gets 9 cookies, Friend #3 gets 12 cookies, and Friend #4 also gets 9 cookies. The distribution of cookies is proportional to the amount of money each friend paid.
;
1. Depolitisasi masyarakatPemerintah Orde Baru membatasi keterlibatan rakyat dalam kegiatan politik secara langsung. Contohnya, larangan terhadap pegawai negeri sipil untuk aktif dalam partai politik selain Golkar, serta pembatasan kegiatan politik di kampus.2. Penyederhanaan partai politik (Fusi Parpol)Pada tahun 1973, pemerintah melakukan fusi atau penggabungan partai politik menjadi hanya tiga kekuatan politik, yaitu:Golkar (yang didukung pemerintah)PPP (gabungan partai Islam)PDI (gabungan partai nasionalis dan Kristen) Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi konflik politik.3. Penguatan peran ABRI (kini TNI) dalam politikABRI diberi peran sosial-politik melalui doktrin "Dwi Fungsi ABRI", yaitu selain menjaga keamanan, juga ikut berperan dalam pemerintahan dan pembangunan. Ini menjadikan militer sebagai kekuatan politik yang dominan.4. Pengendalian media dan kebebasan berpendapatPemerintah Orde Baru membatasi kebebasan pers dan menyensor media massa. Surat kabar atau media yang dianggap mengganggu stabilitas dapat dibredel (dicabut izin terbitnya). Ini dilakukan untuk menjaga "stabilitas nasional" versi pemerintah.