Pemindahan Ibu Kota & Efisiensi Anggarana. Isu: Efek pemotongan APBN (Inpres No. 1/2025) terhadap pembangunanIKN serta prioritas pemeliharaan rakyatb. Fokus: Haruskah investasi ke IKN diprioritaskan jika kondisi fiskalmenuntut efisiensi?menurut pro
Answer (4)
-4/5=2b since b is alrteady in the subject of the equation simply divide both side of the equation by the coefficient of b :. (-4/5)/2= 2b/2 -4/10=b :. b=-2/10 or -0.4
To solve the equation -4/5 = 2b for b, divide both sides by 2, resulting in b equaling -2/5.
To solve the equation -4/5 = 2b for b, you would divide both sides of the equation by 2 to isolate b on one side.
Here are the steps:
Start with the equation: -4/5 = 2b.
Divide both sides by 2: (-4/5) / 2 = 2b / 2.
Simplify the equation: -2/5 = b.
So, b = -2/5.
If you were solving for another variable, such as y, you might need to manipulate the expression differently, potentially returning b to denominator status or using b in other algebraic operations depending on the specific equation given.
To solve for b in the equation − 5 4 = 2 b , you divide both sides by 2, resulting in b = − 5 2 or − 0.4 .
;
Jawaban:Penjelasan:Pemindahan Ibu Kota dan Efisiensi Anggaran Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang pemotongan anggaran negara menandai adanya tekanan fiskal yang serius. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan penting: apakah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur masih layak untuk diprioritaskan, sementara kebutuhan rakyat semakin mendesak dan kemampuan fiskal negara terbatas? Di satu sisi, pembangunan IKN memang merupakan proyek strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa. IKN diharapkan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan. Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Prioritas anggaran semestinya diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Jika pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN dalam skala besar di tengah pemotongan APBN, maka dikhawatirkan akan mengorbankan program-program publik yang lebih urgen. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bijak adalah melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap, sambil memperbesar peran investasi swasta dan BUMN, bukan mengandalkan belanja negara secara penuh. Dengan demikian, dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi, pemerintah perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Proyek besar seperti IKN dapat terus berjalan, namun harus menyesuaikan skala dan sumber pendanaannya agar tidak membebani APBN secara berlebihan.
