apa yang melatar belakangi sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer
Answer (2)
Jawaban:Sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia (1950-1957) memiliki beberapa latar belakang, antara lain:1. *Pengaruh Kolonial Belanda*: Sistem kepartaian di Indonesia dipengaruhi oleh sistem politik kolonial Belanda, yang mengenalkan konsep partai politik dan pemilihan umum.2. *Gerakan Nasionalisme*: Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno dan Hatta, yang kemudian membentuk partai-partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan rakyat.3. *Konstitusi RIS dan UUDS 1950*: Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 memberikan landasan hukum bagi sistem kepartaian dan demokrasi parlementer di Indonesia.4. *Pluralisme Masyarakat*: Masyarakat Indonesia yang pluralistik dengan berbagai suku, agama, dan kepentingan, sehingga partai-partai politik muncul untuk mewakili kepentingan kelompok-kelompok tersebut.5. *Demokrasi Parlementer*: Sistem pemerintahan parlementer yang diadopsi oleh Indonesia pada masa itu, yang menempatkan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pembuatan keputusan politik.Dengan demikian, sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia merupakan hasil dari perpaduan antara pengaruh kolonial, gerakan nasionalisme, dan kebutuhan masyarakat yang pluralistik.
Penjelasan:Yang melatarbelakangi sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) adalah:1. Kondisi politik pasca-kemerdekaan → Setelah Indonesia merdeka, banyak aliran politik, ideologi, dan organisasi perjuangan yang kemudian membentuk partai.2. UUDS 1950 → Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memberi ruang luas bagi kehidupan demokrasi parlementer dan sistem multipartai.3. Kebebasan berpolitik → Setiap kelompok masyarakat bebas mendirikan partai untuk menyalurkan aspirasi politik.4. Warisan kolonial dan perbedaan ideologi → Adanya pengaruh Belanda serta beragamnya ideologi (nasionalis, agama, komunis, sosialis) mendorong lahirnya banyak partai. Intinya, sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer dilatarbelakangi oleh berdirinya banyak partai politik pasca-kemerdekaan yang mewakili berbagai aliran ideologi dan kepentingan masyarakat, serta diberi legitimasi oleh UUDS 1950.
